twitter

LOMBA ESSAY FINALIS 5 BESAR DI UNIVERSITAS GADJAH MADA 2013 DENGAN TEMA "POLICES ON SALE"

1 komentar
Posted in

undefined
undefined

untuk teman-teman di UKM PRIMA. semoga tulisan ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk tulisan essay, motivasi untuk berpartisipasi dalam semua ivent baik ditingkat regional, nasional mapun internasional. kebanggaan orang tua terutama kita dapatkan, sebagai wujud keseriusan dan keinginan mempersembahkan yang terbaik. saya berharap teman-teman semua memberikan yang terbaik untuk masa depan keluarga, masyarakat, universitas dan lain-lain.selamat membaca dan jangan lupa di larang MENJIPLAK.......

DENGAN BREAKTHROUGH EKONOMI INDONESIA BERTRANSFORMASI MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN
Oleh :
 Harfi Hambani 


 Dalam memori kita, 14 tahun silam tepatnya tahun 1998 ekonomi Indonesia terjungkal akibat amuk badai krisis. Sendi - sendi ekonomi rontok pertumbuhan ekonomi minus 13,1 %. Bangkit berbekal dengan semangat, dalam rentang waktu 14 tahun, recovery ekonomi berlangsung sukses. Ekonoimi Indonesia tumbuh pesat dan melesat.
            Krisis global ekonomi merupakan ancaman bagi stabilitas perekonomian sebagian besar negara di dunia ini. Pada tahun 2008 lalu dampak krisis global yang menjalar sampai ke Indonesia sempat membuat brusa efek Indonesia ( IDX )  ditutup selama beberapa hari demi mencegah index harga saham gabungan ( IHSG ) terjun bebas. Meskipun demikian, kita patut bersyukur karena Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu meminimalkan dampak negatif dari krisis global.
Saat ini, Indonesia sedang mengalami deficit neraca perdagangan yang memiliki dampak negatif terhadap Indonesia sendiri. Deficitnya neraca merupakan dampak dari turunnya nilai mata uang Rupiah tehadap Dolar yang merupakan imbas dari krisis global. Selisih nilai impor dengan ekspor 7 persen. dimana, nilai impor 24 persen dan ekspor 17 persen.
Angka di atas menunjukkan bahwa, Indonesia belum siap menghadapi free trade 2015. Selama Indonesia masih memiliki mental dagang tentu kita harus bersiap – siap ditelan oleh liberalisme. Oleh sebab itu, seharusnya dari dini kita mempersiapkan diri menjadi orang yang memiliki daya saing tinggi dan bermental produsen yang bukan hanya menjadi follower namun big player.
            Dampak krisis global yang marak muncul diberbagai negara adalah pemutusan hubungan kerja serentak yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, banyak penduduk dengan perekonomian kelas atas yang turun kasta menjadi berkemampuan ekonomi menengah. Disaat perekonomian memburuk, tentu yang dilakukan oleh rumah tangga manapun adalah memangkas bahkan menghapus beberapa pos pengeluaran.
            Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 6,7 % sekaligus menjadi yang terbaik di asia pasifik. padahal, negara maju seperti amerika serikat dan negara – negara kawasan eropa mengalami deklinasi ekonomi  yang tumbuh negatif karena didera krisis global.
            Pertumbuhan ekonomi berimplikasi positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Terlihat dari peningkatan pendapatan per kapita serta berbagai indikator sosial ekonomi lainnya, termasuk indeks pembangunan manusia ( IPM ). Menurut catatan badan perencanaan dan pembangunan nasional ( BAPPENAS ) dalam periode 1980 dan 2010 indeks pembangunan manusia meningkat dari 0.39 sampai 0.60.
            Indikator lain sejak akhir tahun 2010, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Produk Domestic Bruto ( PDB ) perkapita Indonesia menembus angka US$ 3000. Angka itu merupakan deklarasi jika Indonesia tidak dipandang remeh. Indonesia bukan lagi negara berkembang tapi tengah bertransformasi menuju negara maju. Bahkan menurut Dahlan Iskan pada tahun 2013, 51 % aktivitas ekonomi di ASEAN, berada di Indonesia dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 60 %.
            Tak hanya itu, akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 Indonesia kembali menorehkan prestasi menjadi negara Invesment Grade dari Fich Ratings dan Moody’s investor service ini artinya Indonesia akan dilirik oleh Investor – investor asing untk menanamkan modalnya. Investor asing akan memberi multiple efek bagi peningkatan kesejahteraan karena diikuti oleh peluang – peluang baru termasuk terbbukanya lapangan kerja.
Patut kita syukuri di tahun 2011, kita mempunyai masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia 2011-2025. Yang dikenal dengan julukan MP3EI itu adlah jelmaan dari mindset dan semangat tokoh-tokoh indonesia. Kerja pembangunan ekonomi indonesia yang di ubah dengan pendekatan breakthrough (terobosan).
            Jika selama ini keberhasilan pembangunan ekonomi hanya ditumpu-bebankan kepada pemerintah pusat, MP3EI dilahirkan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Swasta bahkan diberi peran amat menentukan, terutama di bidang investasi dan lapangan kerja.
Arti pertama dan utamanya terletak pada dua kata kunci “Percepatan dan Perluasan”. Dengan Percepatan, yang dimaksud adalah pelaksanaan transformasi ekonomi, atau dalam diksi yang di pilih Presiden pada sambutannya atas masterplan ini, “ mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada”. Sementara itu, Perluasan bermakna pemerataan efek-efek positif dari pembangunan ekonomi. Pemerataan yang berarti, “dirasakan tidak saja di semua daerah di indonesia tetapi juga seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah nusantara,”
Sebagai implementasi dari ketiga strategi utama di atas, selain dilampiri rencana pembangunan ekonomi per koridor, MP3EI juga dilengkapi dengan petunjuk tata laksana dan tata kelola. Dibagi menjadi tiga fase, tiap tahap yang bertempo lima tahunan tersebut memiliki fokusnya masing-masing. Pada fase pertama umpamanya, yang terentang antara tahun 2011 sampai 2015, kegiatan dipusatkan pada apa yang disebut dengan implementasi quick-wins. Pendeknya, ini adalah babak pembabatan hutan guna melempangkan jalan bagi fase-fase berikutnya. Maka yang menjadi konsentrasi tahapan ini adalah antara lain : regulasi, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan investasi.
   Fase kedua (2016-2020) dikhususkan pada perkuatan basis ekonomi dan investasi melalui pembangunan infrastruktur jangka panjang, perkuatan kemampuan inovasi, peningkatan tata kelola ekonomi, serta pengembangan industri. Selanjutnya,
   Fase ketiga : (2020-2025), adalah pemantapan daya saing industri dan penerapan teknologi tinggi untuk tujuan memenangkan persaingan global. Tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian pelaksanaanMP3EI ini disebut ditandai sebagai fase melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan.
            Melihat ada Master Plan MP3EI ada tiga strategi utama yang akan dijalankan. Pertama, pengembangan potensi melalui 6 koridor ekonomi yang dialkukan dengan cara mendorong investasi badan Usaha milik negara ( BUMN ), swasta nasional dan investasi langsung luar negeri dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. Kedua, memperkuat konektivitas melalui sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merefitalisasi sector riil. Ketiga, pengembangan centre of Excellence di setiap koridor ekonomi.
            Terlihat bahwa sejauh ini langkah yang diambil pemerintah sudah merupakan aktivitas konkrit. Peresmian 17 proyek besar disertai dengan usaha untuk menghapus masalah yang berpotensi mengancam pelaksanaan seperti peresmian undang – undang pengadaan lahan kira sudah cukup menjadi bukti untuk menunjukkan komitmen pemerintah.
            Adanya infrastruktur yang kuat akan meningkatkan capital in flow yang masuk dengan keras, yang selanjutnya akan bisa digunakan untuk membenahi sektor – sektor yang dapat dijadikan sebagai pondasi untuk perekomian bangsa, yang pada akhirnya akan melahirkan Indonesia yang mandiri, yaitu dengan berbasis pada perekonomian domestik, dan penanaman investor asing dampak dari baiknya infrastruktur yang baik.
            Berkaca pada salah satu sejarah dunia yang paling diingat. Program New Deal yang pada resesi tahun 1933 diresmikan oleh presiden amerika serikat, Franklin D. Roosevelt. Salah satu misi utama program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan proyek-proyek infrasruktur dalam skala besar. Tidak butuh sampai 5 tahun untuk melihat hasilnya. GNP ( Gross National Product ) dari $ 68,3 miliar naik menjadi $ 103,9 miliar pada tahun 1937. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan dari 25,2 % (dari total tenaga kerja) menjadi 13,8 % pada periode yang sama.    
            ini semua bukanlah tanpa kendala. Kendala utama yang dihadapi pemerintah adalah masalah biaya . ketua umum kamar dagang dan industri (KADIN), suryo bambang sulistio menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan infrastruktur di indonesia sangat besar, diperkirakan sampai Rp. 1.786 trilun, dimana budget untuk infrastruktur penyediaan listrik dan energi Rp 681 triliun, Rp 326 triliun untuk rel kereta api, Rp 339 triliun untuk jlan raya, dan Rp 242 triliun untuk ICT.  Oleh sebab itu, pemerintah perlu menggunakan pembiayaan alternatif dan dari semuanya, skema KPS (kerja sama pemerintah swasta) sebagai solusi untuk permasalahannya.
            Skema KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) yang diharapkan pemerintah tidaklah terlalu menunjukkan hasil yang menjadi jalan keluar bagi permaslahan biaya hingga kini tak kunjung menunjukkan gairahnya. Dari 79 proyek yang direncanakan menggunakan skema KPS, hanya 13 proyek saat ini sudah memasuki fase  “ready for offer”  yang mengherankan lagi, tender investasi yang sedang berlangsung sering dihentikan tanpa alasan yang jelas seperti pada proyek kaliburu maupun proyek pipanisasi umbalan.
            Selain masalah biaya, implemetasi merupakan hal yang sering menjadi kendala dalam setiap program juga. Menurut direktur utama PT. Penjamin Infrasruktur Indonesia. Permaslahan infrastrukrktur terletak pada implementasinya, bukan pada pembiayaan. Tak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya selama 1 tahun pelaksanaanya, MP3EI masih terkendala didalam ranah implementasi. Salah satu sebab utama dari masalah tersebut adalah Koordinasi antarkementerian dan lembaga yang belum seiring jalan dan mendukung satu sama lain. Dan tata kelola operasioanal program juga ditingkat pemerintah dan daerah dikendalikan oleh kalangan-kalangan yang masih berjiwa konservatif. Dua kendala tersebut menjadi juru kunci kberhasilan pemerintah dalam menggarap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonmi Indonesia.
            Bulan Mei 2012, diadakan IIICE (Indonesia Internasional Infrastructur Conference and Exhibition) sebuah eksibisi yang bertujuan memperkenalkan pada khalayak investor, dalam dan luar negeri mengenai visi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur serta regulasi yang mendukung. Berkaca kembali hasil pada tahun 2011, masyarakat indonesia pantas berkecil hati, acara tersebut gagal mewujudkan pengembangan. Namun perlu diperhatikan lagi indonesia sudah jauh lebih mapan. Salah stunya indonesia sekarang dipersenjatai oleh predikat investment grade olh dua peringkat papan atas dunia (fitch dahulu yang diikuti oleh moody’s). adanya regulasi baru berkaitan dengan pembebasan lahan, serta perpajakan jelas semakin mengurangi permasalahan yang ada.
            Sebaliknya isu akhir-akhir ini hangat diperbincangkan perlu ditanggapi secara kritis. Ekonomi Indonesia dikhawatirkan bergerak ke arah proteksionisme. Jika ditanggapi secara optimis sbenarnya merupakan hal yang bagus, terutama bagi rakyat indonesia sendiri. Sudah terlalu lama indonesia dirugikan oleh aksi perusahaan asing. Jangan sampai peristiwa seperti freeport atau newmont terulang lagi. Sebenarnya, aksi proteksi yang dilaksanakan hanya membawa Indonesia (tergolong terlambat) ke tingkat yang setara dengan tingkat proteksi negara lain sehingga hal ini sebenarnya tidak perlu direspon secara berlebihan. Oleh karena itu, nantinya para investor akan kembali mengalihkan investasinya ke Indonesia secara iklim ekonomi indonesia masih merupakan salah satu yang terbaik di dunia untuk saat ini.
            Percepatan pembangunanan infrastuktur indonesia tentu lebih mendorong kegiatan ekonomi indonesia, karena semakin efektif dan efisiennya arus perpindahan barang dan orang. Namun begitu, sebelum visi MP3EI yaitu untuk mengangkat indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berklanjutan dapat tercapai, diperlukan pembenahan merata pada seluruh elemen masyarak.
            Agar tetap tumbuh di tengah krisis, hemat penulis, ada enam strategi yang bisa kita tempuh. Pertama : optimalisasi sumbeer daya manusia. SDM yang melimpah merupakan modal besar, baik sebagai pasar maupun faktor produksi. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke-empat di dunia, dengan lapisan muda produktif yang menempati porsi terbesar. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010 penduduk usia produktif indonesia sekitar 157 jiwa atau 66 % dari penduduk dan diperkirakan bertmbah 22,6 juta jiwa pada tahun 2017. puncak produktivitas bonus demografi terjadi antara tahun 2020-2030.
            Bonus demografi merupakan the window of opportunity (jendela peluang dan kesempatan). Tingkat produktifitas yang tinggi akan linier dengan dengan tingkat kesejahteraan sehingga mendongkrak daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
            Berbicara masalah sumber daya manusia (SDM) tentu tidak lepas kaitannya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan merupakan Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun masih banyak terjdi ketimpangan dalam pendidikan akibat dari kurangnya pemerataan dan banyaknya jumlah pendidikan di Indonesia.
            Untuk menyelamatkan bonus deografi ini, pendidikan harus diprioritaskan. Realisasi anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat UU harus dipertahankan. Dengan anggaran Rp. 289 triliun pertahun, kita berharap pendidikan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Akses ke SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi terbuka dengan berbagai model bantuan pemerintah seprti  BOS, BIDIKMISI dan lain sebagainya. Penddikan, selalu menjadi kunci dalam pembangunan.
            Kedua : mewujudkan tata ppemerintah yang baik dan bersih. Partisipasi publik dalam setiap kebijakan negara, mutlak dilakukan untuk merealisasi pmerintahan yang baik dan bersih. Masyarakat harus peka untuk terlibat memantau dab menjadi mitra kerja pemerintah. Tidak sekedar mencari borok dan mempolitisasi pemerintah tanpa tawaran solusi. Keteerlibatan masyarakat secara aktif, akan mewujudkan transparansi.   
            Ketiga : menjaga stabilitas iklim investasi. Capaian investmen garde dipastikan memantik pengusaha luar negeri menanamkan modalnya di indonesia. Apa lagi investasi di amerika dan eropa sedang tidak bersahabat. Untuk menjaga iklim investasi, maka pemerintah perlu mengambil langkah efisiensi birokrasi dan perpajakan untuk menurunkan high cost economy, harmonisasi peraturan pussat dan daerah, peningkatan kepatian hukum, peningkatan kebijakan investasi, ketenagakerjaan dan perbaikan infrastruktur.
            Keempat : optimalisasi pertumbuhan inklusif. Setiap 1 persen angka pertumbuhan ekonomi semestinya mampu menyerap 300.000 tenaga kerja yang artinya bisa menjadi pintu dalam melepas dari jerat kemiskinan. Jika rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pertahun, maka dalam waktu 4-5 tahun, pengangguaran di indonesia bisa kita hapuskan.
            Demikian halnya jika pertumbuhan bisa diarahkan pada ekonomi padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Ekonomi akan tumbuh secara inklusif,        bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat sehingga akan memangkas kemiskinan. Faktanya, selama ini ekonomi kita dibangun secara exclusive . di dominasi oleh pemodal. Sektor usaha yang padat modal dan teknologi seperti sektor finansial, migas, pertambangan, telekomunikasi dan teknologi informasi. Sektor ini, rentan terimbas krisis. Apa lagi ketika mengandal ekspor.
            Sektor padat modal tidak memiliki leverage yang besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Masyarakat bawah yang notabanenya merupakan lapisan miskin, sulit terjangkau. Mereka tak bisa berperan banyak.
            Kelima : desentralisasi pertumbuhan. Secara spasial, data pertumbuhan ekonomin pada triwulan pertama tahun 2011 menunjukkan jika 57,5 persen PDB berasal dari pulau jawa, pulau sumatera sebesar 23,6 persen, pulau kalimantan 9,8 persen, pulau sulawesi 4,5 persen, bali dan nusa tenggara 2,4 persen. Sementara kontribusi terkecil berasal kelompok provinsi di pulau malukun dan papua, yakni sebesar 2,2 persen.
            Faktor infrastruktur perhubungan atau transportsi diyakini menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan itu. Jumlah serta kondisi jalanan, pelabuhan, bandara serta terminal antar kota dan provinsi dikawasan timur indonesia masih jauh tertinggal dengan prasarana infrastruktur di jawa-sumatera.
            Pengaruh keterbatasan sarana perhubungan dalam mobilisasi potensi-potensi ekonomi sangat signifikan. Harga-harga barang menjadi mahal akibat biaya angkut yang besar sehingga menyebabkan lemahnya nilai kompetitif. Oleh karenya, harus ada strategi pembangunan komprehensif yang sinergi dari hulu ke hilir agar semua potensi bisa dimobilisasi untuk menggerkkan perekonomian.
            Keenam : merawat kelas menengah. Menurut catatan bank dunia, tahun 2011 indonsia memiliki 134 juta kelas menengah. Yaitu mereka yang mengonsumsi 2 dollar sampai 20 dollar perhari. Kelas menengah merupakan dinamisator ekonomi yang sangat prospektif dan membentuk wajah daya beli domestik yang cukup tinggi. Tak heran jika kontribusi konsumsi domestik menyentuh angka 70 persen dalam komposisi PDB kita.
            Pasar kelas menengah tentu menarik negara lain. Maka jamaklah kita saksikan produk impor menyerbu pasar indonesia. agar  produk dalam negeri kompetitif, maka Standar Nasional Indonesia (SNI) harus diberlakukan secara disiplin. Pelibatan teknologi dalam produksi juga harus dilakukan. Demkian pula kampanye untuk bangga menggunakan produk indonesia, harus masif.
            Menelaah berbagai informasi  dan peluang indonesia, penulis optimis, dengan desain optimlisasi pertumbuhan yang terintegrasi, akan terbukti prediksi berbagai lembaga internasional seperti bank dunia standar chartered bank atau IMF, jika indonesia akan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia pada tahun 2030 atau paling lambat tahun 2050. Telah banyak variabel-variabel yang memperkuat optimisme itu. Oleh karenya, semua elemen bangsa, utamanya pemuda, harus mempersiapkan diri agar menjadi pemain utama, bukan menjadi follower.
Walaupun hasil kerja pemerintah belum begitu memuaskan, disatu sisi, semua unsur di negeri ini semestinya mau bersyukur atas usaha keras pemerintah untuk mempertahankan kestabilan ekonomi yang bukan perkara mudah. Situasi seperti saat ini, ketahanan ekonomi indonesia dikategorikan sebagai sebuah pencapaian luar biasa.

Kesimpula :
1.      Memeratakan pembangunan infrastruktur agar konektivitas antarwilayah semakin membaik
2.      Pemerataan sarana perhubungan dalam mobilisasi potensi – potensi ekonomi menuju pertumbuhan yang kompetitif.
3.      Menciptakan pembangunan yang komprehensif integral menuju emerging economy.
4.      Optimalisasi sumber daya manusia sebagai back bone pembangunan dan kemajuan.
5.      jatuh bangunnya suatu bangsa ditandai oleh lahirnya tiga generasi. Pertama generasi Pendobrak, kedua generasi Pembangun dan ketiga generasi penikmat
6.      selain kebijakan free trade 2015. Sebaiknya, Indonesia menerapkan fair trade (perdagangan yang berkeadilan) yang menunjang dan promasyarakat.

Ahirnya penulis optimis dengan Mimpi indonesia menjadi emerging economy country akan menjadi kenyataan jika seluruh komponen bangsa indonesia bahu-membahu membangun perekonomian bangsa ini khususnya para pemuda yang akan menjadi harapan pada generasi mendatang.
Kata kunci : Siddiq (berkata benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabliq (menyampaikan), Fathonah (cerdas).




Referensi:
1.      journal.umy.ac.id/uploads/jurnal1/1490-2193-1-PB.pdf
2.      fem.ipb.ac.id/.../JEKP‎
3.      http://www.bps.go.id/?news=1008
4.      http://www.presidenri.go.id/index.php/indikator/
5.      http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia
6.      http://www.kemenperin.go.id/artikel/3738/Kadin-Setuju-IJEPA-Dikaji-Ulang-
7.    www.bisnis.com 
8.      http://www.ekon.go.id/
9.      http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian
10.  http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementeri-koordinator/kementerian-koordinator-bidang-perekonomian
11.  www.lmfeui.com/data/Proyeksi%20Ekonomi%20Makro%20LM%20FE
12.  www.academia.edu/.../Kondisi_Perekonomian_Indonesia_dalam_Pengar
13.  http://bappenas.go.id/node/52/2803/deputi-bidang-ekonomi/
14.  http://economy.okezone.com/
15.  www.kompas.com
 


juara terbaik II lomba opini korupsi "CORRUPTION IS GREASE THE WHEELS"

3 komentar
Posted in

undefined
undefined



 CORRUPTION IS GREASE THE WHEELS
Harfi Hambani Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Mataram Jln. Majapahit Mataram Telp. 631935, 644671, Fak 631802
harfihambani@yahoo.co.id

Tadjuk Rentjana “kompas”, 14 September 1965 dalam Budiman Tanuredjo, 2014 memberikan tanggapan tentang korupsi di tahun 1965 yang menyatakan :
“soal pentjoleng ekonomi sekarang, ramai dibitjarakan lagi. dibitjarakan lagi, sebab sudah pernah bahkan sering hal itu didjadikan bahan pembitjaraan. Jang ditunggu oleh rakjat sekarang bukanlah “pembitjaraan lagi”, tapi tindakan kongkrit: tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, tembak!”
Pendahuluan
Diksi korupsi dalam tulisan ini menyangkut penindakan, diskusi, dan isu pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Korupsi pada intinya adalah perampokan uang negara untuk kepentingan pribadi. Namun, dalam prakteknya terjadi sofistifikasi menjadi kolusi, nepotisme, gratifikasi. Istilah itu seakan mengaburkan pemahaman korupsi yang pada intinya adalah perampokan uang rakyat. Dalam pandangan corruption apologist dalam buku korupsi mengorupsi indonesia, korupsi/suap dipandang sebagai insentif agar birokrasi melayani publik dengan sebaik-baiknnya dengan kata lain dipandang sebagai minyak pelumas sistem ekonomi indonesia (grease the wheels).
Tajuk rencana kompas, 14 september 1965, berjudul “pentjolengan ekonomi” menggambarkan bagaimana koruptor adalah pencoleng ekonomi mengenai manipulasi benang tenun, manipulasi minyak dan pupuk, dan persidangan salah satu direktur pabrik gula kebon agung di malang gara-gara menerima suap dari pembuatan parit dan pembangunan gedung. Dari peristiwa tersebut membuat semua pihak berefleksi apakah bangsa ini bisa belajar dari satu kasus korupsi ke korupsi lainnya? Apakah bangsa ini serius memberantas korupsi?
Korupsi masif pada era reformasi seakan membuka lagi perdebatan bagaimana strategi memberantas korupsi. Ruang diskusi di hotel, kampus, media, termasuk di media sosial, semua berwacana soal korupsi. Kritik soal vonis hakim yang ringan, gagasan soal perlunya pakta integritas, usulan soal pemiskinan koruptor, ada permintaan pemotongan jari, ada ungkapan gantung di monas. Akan tetapi semua itu berhenti pada wacana. Pandangan tentang pentjolengan ekonomi 1965, masih relevan. “ yang ditunggu rakyat bukanlah pembicaraan lagi, melainkan tindakan konkret : tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, dan tembak! Ini masih relevan sampai sekarang untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
Korupsi Masalah Sistemik
Kerusakan akibat korupsi sudah sedemikian sempurna. Bangsa ini sulit terbebas dari jerat korupsi karena ini memang ada kaitannya dengan cara indonesia berdemokrasi. Dilihat dari lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai pegontrol eksekutif ini sejak era reformasi mempunyai fungsi lain, ikut terlibat dalam pemilihan pejabat publik. Mulai dari hakim MK, Gubernur Bank Indonesia (BI), duta besar, hingga komisioner negara. Tak terkecuali komisioner KPK, mereka ikut terlibat memilih.
DPR tak hanya punya fungsi penganggaran dan legislasi. DPR juga ikut menentukan siapa menjadi apa dalam struktur kenegaraan indonesia. Disisi lain, tidak murah ongkos menjadi anggota DPR. Salah satu potensi muncul dalam kewenangan DPR menetukan pejabat publik. Masih ingat dalam benak bangsa ini, puluhan anggota DPR periode 1999-2004 masuk bui karena menerima cek perjalanan seusai mimilih miranda swaray goeltom sebagai deputi gubernur senior BI.
Ini sekelumit dari sekian kasus korupsi di negeri tercinta kita. Adapun penyebab maraknya korupsi ada kaitannya dengan cara indonesia berdemokrasi. Wakil ketua DPR Purnomo Anung dalam disertasi doktoralnya yang di publikasikan dalam khaerudin (Tinjauan Kompas,2014) menyebutkan “penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di khawatirkan meningkatkan biaya politik. DPR akan dipenuhi orang yang mengandalakan popularitas atau dukungan finansial ketimbang kader yang berkontribusi dengan membesarkan partai”. Politikus PDI-P pun berani menyimpulkan, potensi penyelenggaraan kekuasaan anggota DPR menjadi terbuka dalam sistem pemilu seperti pada tahun ini merupakan tahun pemilu.
Pola Dan Kecenderungan Korupsi
Ongkos mahal menjadi anggota DPR yang sebenarnya menjadi tidak seimbang dengan pendapatan resmi dari gaji dan tunjangan akhirnya tertutupi dengan korupsi. Mereka yang berhasil menikamati hasil korupsi pun tak jera karena hukumannya di indonesia masih ringan. Pidana penjara jarang menyentuh hukuman maksimal. Ini belum termasuk potongan masa tahanan.
Kasus di atas dalam prakteknya tentu melalui jalur yang sah dan benar secara prosedural dan kasat mata. Oleh karena itu, sebagai upaya early warning dan early detection yang akurat ada tiga pola atau tren pelaku korupsi, pertama : Penganggaran bantuan sosial (Bansos). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gelontoran dana bansos dalam jumlah besar tak hanya muncul menjelang pilkada. Dalam pemilu legislatif pun, bansos dalam APBD cenderung naik. Apalagi, DPRD juga terlibat membahas APBD. Sehingga ada kecenderungan DPRD harus di beri imbalan juga karena mereka ikut meloloskan dana bansos besar.
Kedua :Munculnya proyek mercusuar. Bentuk proyek berbagai macam, mulai dari pembangunan landmark kota, gedung pemerintahan, hingga proyek infrastruktur lain. Wakil ketua KPK bambang widjojanto juga menyatakan hal yang sama, “kalau ada proyek mercusuar di daerah, kemungkinan ada kompensasi yang diberikan kepada DPRD yang menyetujui anggarannya”.
Ketiga : Ada kompensasi dalam pembahasan APBD menjelang akhir tahun. Dari berbagai tren korupsi yang dilakukan  ada permainan antara legislatif dan eksekutif dalam penganggaran dan pencairannya hingga ke lapangan. Namun, di pusat ada cara-cara yang lebih cangging dan jarang diketahui publik.    
Motivasi
Kata bijak yang menyatakan “kita mulai dari diri sendiri” itu memang benar, tapi kalau sendiri yang mulai, apakah 240 juta penduduk yang lain juga sadar untuk melakukannya? Kesadaran pribadi untuk tidak melakukan korupsi memang penting, tetapi juga harus ada kemauan pemerintah untuk tegas memberantas korupsi dan melakukan upaya untuk mengurangi penyebab terjadinya korupsi.
Untuk mengurangi bahkan menghilangkan penyebab korupsi dengan melakukan perbaikan sistem politik, penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, melaksanakan pendidikan yang baik sehingga bisa membentuk bangsa bermoral, berakhlak mulia dan membudidayakan hidup sederhana, serta memberikan gaji lebih baik kepada PNS.